Pemkab Takalar Tuntaskan Pencairan TPP 27 OPD, ASN Terima Pembayaran Tiga Bulan Sekaligus

TAKALAR, FINGERS--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar merealisasikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) di 27 organisasi perangkat daerah (OPD). Pembayaran tersebut mencakup periode April, Mei dan Juni 2026 yang telah dicairkan hingga 14 Oktober 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Achmad Rivai, mengatakan pencairan TPP terus dilakukan secara bertahap melalui mekanisme administrasi yang berlaku. Hingga Rabu (14/10/2026), sebanyak 27 OPD telah menerima pembayaran untuk tiga bulan tersebut.

Menurut Rivai, realisasi pembayaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak keuangan ASN. "Hingga hari ini, TPP untuk periode April hingga Juni telah dicairkan kepada 27 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar," ungkapnya, Rabu (14/10/2026).


Rivai menegaskan, Pemkab Takalar terus mendorong agar proses pencairan berjalan lancar sehingga tidak menghambat pemenuhan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan. Dia menjelaskan, kelancaran pembayaran TPP membutuhkan dukungan administrasi dan koordinasi antarperangkat daerah.


Karena itu, Pemda terus mengupayakan agar seluruh tahapan pencairan dapat berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. "Kami terus berupaya agar kesejahteraan pegawai dapat terpenuhi dengan baik, karena kinerja yang baik harus didukung pula dengan kesejahteraan yang memadai," katanya.

Rivai berharap, pencairan TPP ini dapat menjadi salah satu motivasi bagi ASN meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan produktivitas dalam menjalankan tugas. Sebab, pemberian TPP tidak hanya berkaitan pemenuhan hak pegawai, tetapi juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja birokrasi.

Pemkab Takalar juga mendorong seluruh jajaran ASN agar menjadikan dukungan kesejahteraan tersebut sebagai penyemangat dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pencairan TPP untuk 27 OPD, pemerintah daerah berharap pemenuhan hak aparatur berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.(*)